PosbakumolBantuan Hukum Online Pengadilan Agama
Kembali ke Beranda
Pengadilan Agama Bandung

Persyaratan Berperkara

Ringkasan 21 topik berkas yang perlu disiapkan untuk perkara dan layanan di Pengadilan Agama Bandung. Persyaratan dapat berubah — konfirmasikan ke PTSP sebelum mendaftar.

Perkara

Berkas untuk mengajukan gugatan atau permohonan.

17 topik

Cerai Gugat

Gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri.

  1. Surat gugatan Cerai Gugat, rangkap 4 (empat) berikut softfile dalam bentuk .rtf/.docx
  2. Fotokopi KTP Penggugat atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan jika alamat tinggal saat ini tidak sesuai dengan alamat di KTP
  3. Buku Nikah asli/duplikat asli jika Buku Nikah hilang atau rusak
  4. Fotokopi Buku Nikah pada kertas ukuran A4 dan dibubuhi meterai serta Cap Pos di Loket Pos PTSP PA Bandung
  5. Alamat Suami harus jelas; bagi yang alamatnya tidak diketahui, melampirkan Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan
  6. Surat Izin Cerai dari atasan/pejabat yang berwenang bagi Penggugat yang berstatus PNS/BUMN/TNI/POLRI dan Tergugat yang berstatus TNI/POLRI
  7. Surat Keterangan Cerai dari atasan/pejabat berwenang bagi Tergugat yang berstatus PNS/BUMN
  8. Biaya panjar

Cerai Talak

Permohonan izin talak yang diajukan oleh pihak suami.

  1. Surat gugatan Cerai Talak, rangkap 4 (empat) berikut softfile dalam bentuk .rtf/.docx
  2. Fotokopi KTP Pemohon atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan jika alamat tinggal saat ini tidak sesuai dengan alamat di KTP
  3. Buku Nikah asli/duplikat asli jika Buku Nikah hilang atau rusak
  4. Fotokopi Buku Nikah pada kertas ukuran A4 dan dibubuhi meterai serta Cap Pos di Loket Pos PTSP PA Bandung
  5. Alamat Istri harus jelas; bagi yang alamatnya tidak diketahui, melampirkan Surat Keterangan Ghaib dari Kelurahan
  6. Surat Izin Cerai dari atasan/pejabat yang berwenang bagi Pemohon yang berstatus PNS/BUMN/TNI/POLRI dan Termohon yang berstatus TNI/POLRI
  7. Surat Keterangan Cerai dari atasan/pejabat berwenang bagi Termohon yang berstatus PNS/BUMN
  8. Biaya panjar

Gugatan Nafkah Anak

Gugatan agar ayah/ibu tetap menanggung nafkah anak setelah perceraian.

  1. Surat gugatan, rangkap 4 (empat) berikut softfile dalam bentuk .rtf/.docx
  2. Fotokopi KTP Penggugat atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan jika alamat tinggal saat ini tidak sesuai dengan alamat di KTP
  3. Fotokopi Akta Cerai
  4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
  5. Bukti pengeluaran biaya Anak per bulan
  6. Bukti slip gaji/keterangan penghasilan Tergugat
  7. Alamat jelas Tergugat atau Surat Keterangan dari Kelurahan jika Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya
  8. Bukti Tergugat tidak menafkahi anak (cth. rek koran)
  9. Biaya panjar

Asal-Usul Anak

Permohonan penetapan asal-usul anak untuk kelengkapan akta kelahiran.

  1. Surat permohonan, rangkap 4 (empat) berikut softfile dalam bentuk .rtf/.docx
  2. Fotokopi KTP para Pemohon atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan jika alamat tinggal saat ini tidak sesuai dengan alamat di KTP
  3. Fotokopi Buku Nikah pada kertas ukuran A4 dan dibubuhi meterai serta Cap Pos di Loket Pos PTSP PA Bandung
  4. Surat Keterangan Lahir Anak dari Bidan atau Dokter
  5. Biaya panjar

Dispensasi Nikah

Permohonan izin menikah bagi calon pengantin yang belum cukup umur.

  1. Surat permohonan, rangkap 4 (empat) berikut softfile dalam bentuk .rtf/.docx
  2. Fotokopi KTP para Pemohon (ayah dan ibu kandung calon pengantin) atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan jika alamat tinggal saat ini tidak sesuai dengan alamat di KTP
  3. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon
  4. Fotokopi Buku Nikah Pemohon pada kertas ukuran A4 dan dibubuhi meterai serta Cap Pos di Loket Pos PTSP PA Bandung
  5. Surat Penolakan dari KUA (N5/N9)
  6. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir Calon Pengantin
  7. Fotokopi Akta Kelahiran Calon Pengantin laki-laki dan perempuan
  8. Surat Keterangan Penghasilan bagi Calon Pengantin laki-laki
  9. Surat Keterangan Sehat dari Dokter bagi kedua Calon Pengantin
  10. Biaya panjar

Penetapan Ahli Waris

Permohonan penetapan siapa saja ahli waris dari seseorang yang meninggal.

  1. Surat permohonan, rangkap 4 (empat) berikut softfile dalam bentuk .rtf/.docx
  2. Fotokopi KTP Pemohon atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan
  3. Fotokopi Buku Nikah Pewaris
  4. Fotokopi Akta Kelahiran/Kartu Keluarga Ahli Waris
  5. Surat Kematian Pewaris dan Ahli Waris yang sudah meninggal dunia
  6. Bagan/silsilah Ahli Waris dibuat secara mandiri, khususnya untuk Ahli Waris bertingkat
  7. Biaya panjar

Wali Pengampu

Permohonan penetapan pengampu bagi pihak yang perlu diwakili dalam urusan hukum.

  1. Surat permohonan, rangkap 4 (empat) berikut softfile dalam bentuk .rtf/.docx
  2. Fotokopi KTP Pemohon atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan jika alamat tinggal saat ini tidak sesuai dengan alamat di KTP
  3. Fotokopi KTP pihak yang akan diwalikan
  4. Surat Keterangan Dokter bagi pihak yang akan diwalikan
  5. Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Hubungan antara Pemohon dan pihak yang akan diwalikan
  6. Surat Keterangan atau sertifikat lain yang relevan dengan pengurusan perwalian pengampu (cth. Sertifikat/Akta Jual Beli dll.)
  7. Biaya panjar

Itsbat Nikah

Permohonan penetapan sahnya pernikahan yang belum tercatat di KUA.

  1. Surat permohonan, rangkap 4 (empat) berikut softfile dalam bentuk .rtf/.docx
  2. Fotokopi KTP para Pemohon atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan jika alamat tinggal saat ini tidak sesuai dengan alamat di KTP
  3. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Pemohon
  4. Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) tentang tidak tercatatnya pernikahan dalam Register KUA setempat
  5. Biaya panjar

Harta Bersama

Gugatan pembagian harta bersama setelah perceraian.

  1. Surat gugatan, rangkap 4 (empat) berikut softfile dalam bentuk .rtf/.docx
  2. Fotokopi KTP Penggugat atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan jika alamat tinggal saat ini tidak sesuai dengan alamat di KTP
  3. Fotokopi Akta Cerai Penggugat
  4. Bukti Surat Kepemilikan Harta (Sertifikat/Akta Jual Beli dll.)
  5. Biaya panjar

Gugat Waris

Gugatan pembagian harta warisan yang diajukan ke pengadilan.

  1. Surat gugatan, rangkap 4 (empat) berikut softfile dalam bentuk .rtf/.docx
  2. Fotokopi KTP Penggugat dan seluruh ahli waris atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan jika alamat tinggal saat ini tidak sesuai dengan alamat di KTP
  3. Buku Nikah Pewaris
  4. Akta Kelahiran/KK (Kartu Keluarga) para Ahli Waris
  5. Fotokopi Akta Kematian Pewaris dan Ahli Waris yang sudah meninggal dunia
  6. Bukti kepemilikan harta waris (cth. SHM, BPKB dll.)
  7. Bagan/silsilah Ahli Waris dapat dibuat secara mandiri, khususnya untuk Ahli Waris bertingkat
  8. Biaya panjar

Izin Poligami

Permohonan izin beristri lebih dari satu.

  1. Surat permohonan, rangkap 4 (empat) berikut softfile dalam bentuk .rtf/.docx
  2. Fotokopi KTP atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan bagi Pemohon
  3. Fotokopi Buku Nikah Pemohon
  4. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Pemohon
  5. Surat Keterangan Penghasilan bagi Pemohon
  6. Surat Keterangan Status Calon Istri Kedua/Fotokopi Akta Cerai jika status janda
  7. Surat Izin Atasan bagi Pemohon yang berstatus PNS/TNI/POLRI/BUMN
  8. Surat pernyataan berlaku adil bagi Pemohon
  9. Surat pernyataan tidak keberatan dipoligami dari Istri Pertama
  10. Fotokopi bukti kepemilikan harta bersama dengan Istri Pertama
  11. Biaya panjar

Pengangkatan Anak

Permohonan pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat.

  1. Surat permohonan, rangkap 4 (empat) berikut softfile dalam bentuk .rtf/.docx
  2. Fotokopi KTP para Pemohon (calon orang tua angkat), atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan
  3. Fotokopi Buku Nikah Pemohon
  4. Fotokopi Buku Nikah orang tua kandung anak (jika ada)
  5. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
  6. Bukti slip gaji/keterangan penghasilan Pemohon (calon orang tua)
  7. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) para Pemohon
  8. Surat pernyataan menyerahkan anak dari orang tua kandung, atau Surat Keterangan dari Panti Asuhan
  9. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial
  10. Biaya panjar

Wali Adhol

Permohonan penetapan wali nikah ketika wali menolak atau tidak dapat bertindak.

  1. Surat permohonan, rangkap 4 (empat) berikut softfile dalam bentuk .rtf/.docx
  2. Fotokopi KTP Pemohon dan calon pasangan, atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan jika alamat tinggal saat ini tidak sesuai dengan alamat di KTP
  3. Fotokopi Buku Nikah/Akta Cerai orang tua Pemohon
  4. Surat Penolakan dari KUA (N5/N9)
  5. Fotokopi Akta Kelahiran Pemohon
  6. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Pemohon dan calon pasangan
  7. Biaya panjar

Perwalian Anak

Permohonan penetapan wali bagi anak yang diasuh bukan oleh orang tua kandungnya.

  1. Surat permohonan, rangkap 4 (empat) berikut softfile dalam bentuk .rtf/.docx
  2. Fotokopi KTP Pemohon, atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan jika alamat tinggal saat ini tidak sesuai dengan alamat di KTP
  3. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
  4. Surat Keterangan dari Kelurahan yang menerangkan bahwa anak ada dalam asuhan Pemohon (jika bukan anak kandung)
  5. Surat/Akta Kematian orang tua kandung (jika sudah meninggal dunia)
  6. Biaya panjar

Pembatalan Nikah

Permohonan pembatalan pernikahan yang diajukan dalam tenggat 6 bulan.

  1. Tidak lebih dari 6 (enam) bulan sejak tanggal pernikahan
  2. Surat permohonan, rangkap 4 (empat) berikut softfile dalam bentuk .rtf/.docx
  3. Fotokopi Buku Nikah dan KTP pada kertas ukuran A4, dibubuhi meterai serta Cap Pos di Loket Pos PTSP PA Bandung
  4. Buku Nikah asli/duplikat asli, jika Buku Nikah hilang atau rusak
  5. Bukti-bukti lain yang mendukung pembatalan nikah tersebut
  6. Biaya panjar

Gugatan Sederhana

Prosedur gugatan ringkas untuk sengketa wanprestasi atau perbuatan melawan hukum bernilai kecil.

  1. Nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
  2. Hanya perkara cidera janji (wanprestasi) dan/atau perbuatan melawan hukum
  3. Para pihak berdomisili di wilayah hukum yang sama
  4. Para pihak menghadiri secara langsung, dengan atau tanpa didampingi kuasa hukum
  5. Prosedur sederhana tanpa tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan
  6. Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana adalah keberatan
  7. Biaya panjar

Hak Asuh Anak

Gugatan hak asuh anak (hadhanah) setelah perceraian.

  1. Surat gugatan, rangkap 4 (empat) berikut softfile dalam bentuk .rtf/.docx
  2. Fotokopi KTP Penggugat, atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan jika alamat tinggal saat ini tidak sesuai dengan alamat di KTP
  3. Fotokopi Akta Cerai
  4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak
  5. Bukti slip gaji/keterangan penghasilan Penggugat
  6. Alamat jelas Tergugat, atau Surat Keterangan dari Kelurahan jika Tergugat pergi dan tidak diketahui keberadaannya
  7. Biaya panjar

Layanan & Prosedur

Syarat layanan kepaniteraan setelah perkara diputus.

4 topik

Kuasa Insidentil

Syarat mengajukan kuasa insidentil untuk mewakili pihak dalam perkara.

  1. Fotokopi KTP kedua belah pihak (pemberi dan penerima kuasa)
  2. Surat Keterangan dari Kelurahan setempat/sesuai KTP yang menerangkan posisi hubungan keluarga antara pemberi dan penerima kuasa
  3. Kedua belah pihak menghadap langsung Pejabat Kepaniteraan untuk tanda tangan surat kuasa

Prosedur Pengambilan Akta Cerai

Siapa yang boleh mengambil Akta Cerai dan dokumen yang dibawa.

  1. Dapat diambil langsung oleh yang bersangkutan (Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon).
  2. Dapat diambil oleh kuasa hukum Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon.Kuasa hukum Penggugat/Pemohon tidak diperbolehkan mengambil Akta Cerai milik Tergugat/Termohon (meskipun ada surat kuasa), begitu pun sebaliknya.
  3. Pengambilan hanya dapat diwakilkan kepada keluarga sedarah (orang tua/saudara kandung/anak kandung) dengan melampirkan:
    1. Surat Kuasa ditandatangani basah di atas meterai Rp10.000,- oleh pemberi kuasa dan penerima kuasa
    2. KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa
    3. Bukti hubungan keluarga antara pemberi kuasa dan penerima kuasa (mis. Kartu Keluarga/Akta Kelahiran)
  4. Untuk Akta Cerai yang terbit per tanggal 1 Juli 2025, dapat diambil melalui akun e-AC masing-masing pihak.Pembuatan akun e-AC dapat dibantu oleh petugas informasi, petugas e-Court, atau petugas PTSP Pengadilan Agama Bandung.

Legalisir Akta Cerai/Salinan Putusan

Syarat legalisir Akta Cerai atau salinan putusan, termasuk jika diwakilkan.

  1. Legalisir oleh pihak yang bersangkutan dengan membawa dokumen asli.
  2. Legalisir Akta Cerai untuk keperluan menikah kembali wajib melampirkan dokumen asli Akta Cerai. Jika Akta Cerai hilang, wajib melampirkan:
    1. Surat Kehilangan Akta Cerai dari Kepolisian
    2. Surat Keterangan dari Kelurahan bahwa Akta Cerai atas nama yang bersangkutan belum pernah dipergunakan untuk menikah
  3. Jika legalisir diwakilkan kepada pihak lain (kuasa hukum/orang tua kandung/saudara kandung/anak kandung), wajib melampirkan:
    1. Dokumen asli; jika dokumen asli hilang, lampirkan Surat Kehilangan dari Kepolisian
    2. Surat Kuasa bermeterai Rp10.000,- ditandatangani pemberi kuasa dan penerima kuasa
    3. KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa
    4. Bukti hubungan keluarga antara pemberi kuasa dan penerima kuasa
  4. Jika legalisir atas permintaan pihak ketiga, harus secara tertulis dengan menerangkan secara rinci hubungan Pemohon legalisir dengan pihak yang ada dalam produk hukum yang dimintakan legalisirnya.

Prosedur Pengambilan Buku Nikah

Pengambilan Buku Nikah setelah perkara diputus cabut, tidak diterima/N.O., atau gugur.

  1. Pengambilan Buku Nikah terhadap perkara yang telah diputus cabut, tidak diterima/N.O., dan gugur dilakukan oleh pihak yang bersangkutan dengan memperlihatkan KTP/identitas lainnya.
  2. Jika pengambilan diwakilkan kepada pihak lain (kuasa hukum/orang tua kandung/saudara kandung/anak kandung), wajib melampirkan:
    1. Surat Kuasa bermeterai Rp10.000,- ditandatangani pemberi kuasa dan penerima kuasa
    2. KTP pemberi kuasa dan penerima kuasa
    3. Bukti hubungan keluarga antara pemberi kuasa dan penerima kuasa

Catatan umum

  • Konsultasi dan pembuatan surat gugatan dapat dibantu Posbakum secara GRATIS atau dibuat secara mandiri.
  • KTP difotokopi dalam selembar kertas A4 dan tidak dipotong.
  • Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan dilampirkan apabila alamat tinggal saat ini tidak sesuai dengan alamat di KTP.

Sumber & kontak

Diringkas dari poster resmi “Persyaratan Berperkara di Pengadilan Agama Bandung” pada pa-bandung.go.id/tingkat-pertama. Posbakumol tidak terafiliasi dengan Pengadilan Agama.

@info.pabandung · +62 813-2049-9227 · informasi.pabdg@gmail.com

Posbakumol adalah platform independen dan tidak terafiliasi dengan Pengadilan Agama atau Mahkamah Agung RI. Hasil dokumen merupakan draf yang wajib diperiksa kembali.